BANGKOK, THAILAND – Media OutReach – Pada Zero Discrimination Day (Hari Tanpa Diskriminasi), yang diperingati pada tanggal 1 Maret, UNAIDS menyoroti perlunya menghapus undang-undang yang mengkriminalkan orang yang hidup dengan HIV dan key populations. (Populasi kunci adalah komunitas yang berisiko lebih tinggi terhadap infeksi HIV termasuk laki-laki gay dan laki-laki lain yang berhubungan seks dengan laki-laki, pengguna narkoba, pekerja seks, transgender dan orang-orang di penjara dan tempat tertutup lainnya).
Tema tahun 2023, “Selamatkan nyawa: Dekriminalisasi”, menunjuk pada dampak positif terhadap kesehatan dan hasil kehidupan ketika undang-undang yang diskriminatif dan menghukum dihapuskan.
Direktur Regional UNAIDS untuk Asia dan Pasifik, Eamonn Murphy, menjelaskan, undang-undang pidana yang menarget populasi kunci dan orang yang hidup dengan HIV melanggar hak asasi manusia, memperdalam stigma yang dihadapi orang dan menempatkan mereka dalam bahaya dengan menciptakan hambatan terhadap dukungan dan layanan yang mereka butuhkan. “Dekriminalisasi adalah langkah penting untuk membangun lingkungan hukum dan kebijakan yang mendukung yang menangani faktor penentu sosial kesehatan,” katanya, dalam rilis, Selasa (28/2/2023).
UNAIDS berbagi cerita tentang orang-orang di Asia dan Pasifik yang telah mengalami berkurangnya akses ke layanan kesehatan, keadilan, dan hak asasi manusia lainnya karena hukum pidana dan prasangka yang mereka lestarikan.
“Perang melawan narkoba telah menciptakan banyak stigma dan budaya yang memandang pengguna narkoba sebagai penjahat. Ketika kami mengakses layanan kesehatan, kami diperlakukan sebagai orang jahat. Banyak yang memilih untuk tidak pergi meskipun mereka tahu mereka tidak sehat atau tidak sehat. risiko,” kata Tedjo, seorang paralegal dan mantan pengguna narkoba.
Ikka menjelaskan bahwa selama hidupnya sebagai pekerja seks, dia dan rekan-rekannya tidak pernah melaporkan pelanggan yang melakukan kekerasan fisik atau seksual atau tidak membayar. Dia berkata: “Jika seseorang memanggil polisi, mereka akan menangkap pekerja seks dan bukan kliennya. Polisi tidak akan mengambil laporan Anda. Mereka pikir mereka memiliki kasus yang lebih penting daripada kamu.”
Pada tahun 2021, dunia menetapkan target yang ambisius untuk menghapus undang-undang pidana yang melemahkan penanggulangan AIDS melalui deklarasi politik tentang HIV dan AIDS. Negara-negara anggota PBB membuat komitmen bahwa pada tahun 2025 kurang dari 10% negara akan memiliki lingkungan hukum dan kebijakan yang menghukum yang mempengaruhi tanggapan terhadap HIV. Meskipun ada beberapa reformasi yang menjanjikan, dunia dan kawasan masih jauh dari mencapai target ini.
Lingkungan Asia Pasifik
Harry Prabowo, Program Manager Asia Pacific Network of People Living with HIV and AIDS (APN+), menyebutkan, Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghapus undang-undang yang diskriminatif dan memberlakukan undang-undang yang melindungi orang dari diskriminasi. “Keterlibatan yang berarti dari orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci sangat penting untuk memastikan negara mengembangkan undang-undang yang efektif yang tidak memiliki konsekuensi negatif yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Analisis UNAIDS dan UNDP mengungkapkan bahwa hanya 10 dari 38 negara di kawasan Asia Pasifik yang secara tegas melarang diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV. Di sisi lain, 17 negara memiliki hukum pidana khusus HIV atau hukum kesehatan masyarakat yang mengkriminalkan penularan HIV, paparan atau non-disclosure.
5 negara mempertahankan pembatasan formal terkait perjalanan dan migrasi terkait HIV, sementara 12 memiliki persyaratan tes HIV wajib terkait dengan masuk, tinggal, dan menetap. Perundang-undangan, kebijakan, dan praktik yang semakin menstigmatisasi orang yang hidup dengan HIV bukanlah kepentingan kesehatan masyarakat.
14 negara di wilayah ini mempertahankan hukuman fisik atau hukuman mati untuk kepemilikan narkoba. Ada pusat wajib atau sistem serupa untuk pengguna narkoba di 21 negara. Pada tahun 2012 dan 2020, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan penutupan permanen fasilitas wajib bagi pengguna narkoba dengan alasan kurangnya proses hukum, kerja paksa, nutrisi yang tidak memadai, dan penolakan atau akses terbatas ke perawatan kesehatan. Kemajuan untuk mengakhiri pengobatan wajib bagi pengguna narkoba di Asia Timur dan Tenggara sebagian besar terhenti menurut laporan tahun 2022. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dan UNAIDS mendukung negara-negara untuk beralih ke layanan berbasis informasi bukti dan hak asasi manusia.
18 negara Asia dan Pasifik baik sepenuhnya atau sebagian mengkriminalisasi hubungan seks yang disetujui antara pria dewasa. Laki-laki gay dan laki-laki lain yang berhubungan seks dengan laki-laki yang tinggal di negara-negara dengan kriminalisasi berat hampir lima kali lebih mungkin terinfeksi HIV dibandingkan mereka yang tinggal di negara-negara tanpa hukuman pidana tersebut.
Kecuali Selandia Baru, semua negara di kawasan ini mengkriminalkan beberapa aspek pekerjaan seks. Di negara-negara di mana pekerjaan seks sangat dikriminalisasi, pekerja seks tujuh kali lebih mungkin hidup dengan HIV daripada rekan-rekan di negara-negara yang melegalkan seluruhnya atau sebagian.
6 negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu Kamboja, Lao PDR, Nepal, Papua Nugini, Filipina, dan Thailand, telah bergabung dengan Kemitraan Global untuk Aksi Penghapusan Segala Bentuk Stigma dan Diskriminasi terkait HIV. Ini adalah kemitraan yang memanfaatkan kekuatan gabungan dari pemerintah, masyarakat sipil, donor, akademisi, dan PBB untuk mengkatalisasi tindakan guna mengakhiri stigma dan diskriminasi, termasuk dalam sistem hukum dan keadilan.
Recent Comments