TAIPEI, TAIWAN – Media OutReach – Pertama kalinya sejak awal 2012, Penghargaan Tang Prize 2020 dianugerahkan kepada organisasi. Tiga organisasi non-pemerintah (LSM) muncul sebagai pemenang penghargaan Tang Prize 2020 di bidang hukum atas kontribusi mereka dalam penegakan hukum dan institusi yang berkelanjutan melalui pendidikan dan advokasi.

Menggunakan proses litigasi inovasi strategis, yang didukung oleh keahlian tingkat tinggi, organisasi-organisasi ini telah menunjukkan ketekunan yang patut dicontoh dalam mempromosikan kesetaraan individu, masyarakat dan lingkungan yang lebih luas, ketika penegakan hukum berada dalam tantangan yang berat.

Tiga organisasi yang memenangkan Tang Awards 2020 di bidang hukum yaitu Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA), Dejusticia: Pusat Hukum, Keadilan dan Masyarakat (Dejusticia) dari Kolombia, dan Organisasi Legal Agenda Lebanon. Ketiga organisasi memiliki empat ciri kahas utama. Pertama, ketiganya berada dalam kondisi di mana negara hukum menghadapi tantangan besar.

Kedua, ketiganya berkomitmen untuk mempromosikan, meningkatkan, dan semakin memperkuat hukum dan kelembagaannya. Ketiga, ketiganya menggunakan tuntutan hukum strategis berdasarkan penelitian akademis yang solid, secara aktif mencintai pemerintah untuk mengambil tindakan yang bertujuan melindungi hukum dan, pada akhirnya, Ketiga LSM ini melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum melalui pendidikan dan advokasi, mempromosikan gagasan bahwa setiap orang dapat berkontribusi bagi penegakan hukum.

Sedikit tentan sejarah BELA, organisasi ini didirikan pada tahun 1992, beroperasi dalam situasi yang buruk di mana kualitas lingkungan dan korupsi telah menjadi prakti luas di kalangan pemerintah. Disaat masyarakat mencerminkan ketidakpercayaan mereka terhadap otoritas hukum, BELA berusaha untuk mempromosikan hukum dan keadilan lingkungan melalui tuntutan hukum untuk kebaikan bersama, mendukung lembaga legislatif, penelitian dan penerbitan, serta membangun kapasitas bagi para pelaku di sektor publik dan masyarakat sipil.

Pendekatan inovatif mereka terhadap Konstitusi Bangladesh telah memungkinkan mereka untuk mengaitkan kasus pencemaran lingkungan dengan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berhasil meyakinkan pengadilan Bangladesh untuk mengakui posisi hukum mereka atas nama mereka yang terkena dampak degradasi lingkungan, BELA telah membuka jalan bagi gugatan kepentingan publik di Bangladesh. Inisiatif BELA memiliki efek mendalam pada penetapan tujuan bagi aktivis sosial lainnya di Bangladesh dalam mengikuti jejak mereka.

Sejak gugatan pertama pada tahun 1994, BELA telah melakukan lebih dari 250 kasus kepentingan publik dan menganjurkan reformasi legislatif untuk keadilan lingkungan. Masalah yang diangkat oleh BELA sangat luas, termasuk polusi sungai, polusi industri, polusi kendaraan, status konstruksi ilegal, kesejahteraan pekerja yang tidak beralasan, proyek ilegal, pengurangan penggunaan plastik, perlindungan kawasan bakau dan pencegahan polusi akibat aktivitas pembongkaran kapal.

BELA mengajukan petisi pada tahun 2017 dilengkapi bukti dan pendapat bahwa polusi dan perambahan ilegal kanal adalah penyebab utama meningkatnya polusi air permukaan di ibu kota Dhaka. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Bangladesh memerintahkan pemerintah untuk menyerahkan rencana pemulihan 50 kanal Dhaka. Selain itu, Pengadilan telah mengeluarkan aturan yang menetapkan bahwa pemerintah telah lalai melindungi kanal. Gugatan ini telah menjadi kasus klasik dalam sejarah hukum Bangladesh.

Dejusticia yang berdiri tahun 2005, adalah organisasi penelitian dan advokasi penegakan hukum, dengan sebagian besar anggotanya adalah pakar dan praktisi hak asasi manusia terkemuka, konstitusi dan keadilan dalam masa transisi. Meskipun beroperasi di suatu negara yang dihantui dengan masa lalu yang bergejolak dan sangat dipengaruhi oleh berbagai konflik dan perjuangan yang terus-menerus terjadi, Dejusticia sangat percaya bahwa penelitian bersifat akademis dapat secara signifikan berkontribusi pada keadilan sosial dan mengarah pada reformasi sosial. Melalui advokasi, publikasi dan ketekunan dalam tuntutan hukum, Dejusticia telah melakukan segala upaya untuk melindungi hak asasi manusia, terutama, mengajukan tuntutan hukum dan memenangkan gugatan terkait masalah sensitif, seperti anti-diskriminasi (ras dan gender), hak-hak adat dan pengungsi, serta degradasi lingkungan.

Dejusticia dikenal secara luas karena mendukung sekelompok 25 penggugat muda dalam gugatan terhadap Pemerintah Kolombia, di mana organisasi tersebut berpendapat bahwa deforestasi yang terjadi di wilayah Amazon melanggar hak hukumnya, terutama hak-hak konstitusional generasi muda. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Kolombia mengakui Amazon sebagai entitas hak dan kemudian memutuskan bahwa pemerintah harus berkewajiban untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan hutan Amazon. Karena itu, pemerintah dituntu harus mengambil tindakan segera untuk mencegah degradasi hutan akibat pembalakan liar.

Gagal melakukan hal itu sama saja dengan pelanggaran terhadap hak-hak Amazon dan hak atas lingkungan yang sehat bagi generasi sekarang dan mendatang di Kolombia. Melalui litigasi, Dejusticia mengungkapkan dampak deforestasi di Kolombia terhadap perubahan iklim, serta hubungannya yang erat dengan hak-hak orang yang berhak atas kehidupan dan kesehatan. Putusan kemenangan akhirnya menjadi preseden hukum di Amerika Latin.

Sedangkan The Legal Agenda berdiri pada tahun 2009, organisasi ini lahir di tengah meningkatnya arus pengungsi, korupsi yang merajalela dan ketidakpercayaan publik terhadap pengadilan. Organisasi ini telah berhasil mengkonsolidasikan independensi peradilan dan supremasi hukum di Lebanon melalui pendekatan multidisiplin, yang dibangun berdasarkan penelitian dan pengawasan peradilan; membantu mendirikan klub bagi para hakim untuk memperkuat independensi mereka dari campur tangan politik, menyiapkan rancangan undang-undang untuk independensi peradilan dan membangun dukungan untuk rancangan ini, mempromosikan debat sosial dan mendukung komunitas untuk independensi peradilan.

Legal Agenda bermaksud mengubah opini masyarakat dari skeptisisme peradilan menjadi keinginan untuk menempuh jalur hukum dalam melindungi hak-hak mereka sendiri dan orang lain. Untuk melakukannya, Legal Agenda berfokus membuat orang lebih mudah mengakses proses peningkatan kapasitas pada pengetahuan hukum, sebuah proses yang dapat meningkatkan kesadaran publik tentang penggunaan sarana hukum untuk mengubah masyarakat Arab dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

Selain itu, Legal Agenda telah menyuarakan dukungan untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan, tertinggal dan mencapai preseden hukum yang besar untuk mempromosikan perlindungan hukum bagi pekerja migran, pengungsi, Komunitas LGBT dan keluarga korban penghilangan paksa. Untuk memperluas pengetahuan masyarakat tentang supremasi hukum dan memperkuat pertahanan hukum mereka, Legal Agenda juga telah mengembangkan pengamanan berbasis pedoman dalam hal pembenaran kelompok-kelompok rentan. Pendekatan kepeloporannya telah berkembang di luar Libanon ke negara-negara Arab lainnya, terutama di Tunisia di mana ia telah mendirikan kantor.

Tang Prize didirikan oleh pengusaha Taiwan, Dr. Samuel Yin, digelar setiap 2 tahun dalam empat kategori, yaitu Pembangunan Berkelanjutan, Ilmu Biofarmasi, Sinologi dan Hukum. Setiap pemenang Hadiah Tang menerima NT $ 40 juta (sekitar 1,33 juta USD) dalam bentuk tunai, dan NT $ 10 juta (sekitar 0,33 juta USD) untuk subsidi penelitian dalam setiap kategori. Penghargaan ini bertujuan untuk mempromosikan interaksi dan kerja sama antara budaya dan teknologi untuk melihat perkembangan dunia yang berkelanjutan di abad 21. Untuk informasi lebih detail, kunjungi situs web resmi Tang Prize di https://www.tang-prize.org/en/first.php.