BANGKOK, THAILAND – Media OutReach Newswire – Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) telah mengeluarkan peringatan resmi kepada para investor lokal dan internasional terkait praktik pemberian gratifikasi kepada pejabat pemerintah, yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan dan dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan anti-korupsi yang berlaku.
Sekretaris Jenderal NACC, Niwatchai Kasemmongkol, menekankan bahwa kerangka kerja peraturan yang dibuat pada tahun 2020 mencakup hukuman pidana untuk pelanggaran tersebut. Menurut Pasal 128 dari peraturan tersebut, setiap pejabat publik yang menerima suap dapat menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun, denda tidak lebih dari 60.000 baht atau keduanya.
Dalam upaya menegakkan perilaku etis, NACC telah memberitahukan kepada semua pihak mengenai Kode Etik yang mengatur penerimaan hadiah atau manfaat oleh pejabat pemerintah. Kode Etik ini bertujuan untuk mencegah penyamaran suap sebagai gratifikasi, sebuah praktik yang diidentifikasi sebagai persemaian penyuapan dan korupsi, yang menimbulkan rintangan signifikan terhadap pembangunan nasional dan bertentangan dengan standar hukum.
Peringatan ini sejalan dengan sikap Transparency International (TI) yang mengkategorikan gratifikasi sebagai salah satu bentuk korupsi yang harus diberantas. TI mendeskripsikan gratifikasi sebagai janji pemberian uang atau keuntungan lain kepada pejabat atau organisasi sebagai imbalan atas perlakuan yang menguntungkan.
Niwatchai mengakui bahwa tantangan gratifikasi tidak hanya terjadi di Thailand, tetapi juga lazim terjadi di negara-negara berkembang lainnya, di mana praktik-praktik semacam itu secara tradisional digunakan untuk membalas budi atau membina hubungan, yang berpotensi mengarah pada korupsi di sektor pemerintahan.
Namun demikian, NACC mengklarifikasi bahwa ada pengecualian tertentu di mana penerimaan hadiah atau manfaat oleh pejabat diperbolehkan, asalkan sesuai dengan kriteria dan batasan etika yang ditetapkan oleh NACC. Pengecualian ini mencakup gaji, tunjangan, dividen, dan hadiah yang lazim dengan nilai nominal yang diberikan pada acara-acara khusus.
Dalam kasus-kasus di mana aset senilai lebih dari 3.000 baht diterima dalam keadaan yang memaksa, para pejabat diberi mandat untuk melapor kepada otoritas eksekutif tertinggi di lembaga mereka untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu 30 hari.
NACC lebih lanjut menjelaskan bahwa perilaku penyuapan mencakup berbagai tindakan mulai dari menawarkan uang untuk layanan yang menguntungkan, memfasilitasi penerimaan sekolah, dan menghindari penuntutan hukum, hingga interaksi keuangan terlarang dengan kontraktor.
Komisi ini menekankan bahwa pedoman ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memerangi korupsi. Penegakan hukum yang efektif harus dilengkapi dengan pergeseran budaya menuju peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku, membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan publik, dan pada akhirnya menumbuhkan budaya integritas dalam masyarakat Thailand.
Untuk melaporkan kegiatan korupsi oleh pejabat pemerintah, NACC mendorong para pelapor untuk menghubungi Kantor NACC di Tel. 1205 atau kunjungi situs web mereka di www.nacc.go.th.
Recent Comments