HONG KONG, CHINA – Media OutReach – Menurut penelitian, pemerintah Cina telah memblokir lebih dari 60 persen pengungkapan yudisial terkait kasus-kasus litigasi yang melibatkan perusahaan terbatas publik, meskipun secara hukum diharuskan untuk mengungkapkan putusan dari tahun 2014.

Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah Studi “Transparansi dalam Autokrasi: ‘Kasus Hilang’ di Cina dalam Pengungkapan Opini Yudisial”, penelitan ini menunjukkan bukti bahwa keputusan pengungkapan pengadilan Cina tunduk pada tekanan maupun pengaruh politik dari cabang eksekutif pemerintah, seperti badan usaha milik negara (BUMN) dan pengadilan, dua lembaga ini menjadi objek pencegahan yang lebih ketat.

Menurut Prof Tianyu Zhang, Seorang Profesor di Sekolah Akuntansi Chinese University of Hong Kong (CUHK) Business School, Ini konsisten dengan anggapan bahwa pengadilan lebih cenderung melindungi perusahaan milik negara atau BUMN dan perusahaan yang berlokasi di provinsi mereka sendiri. Pengungkapan pendapat yudisial secara publik dapat meningkatkan perhatian orang tentang perusahaan dan mencegah para pemimpin pemerintah menunjukkan pilih kasi kepada mereka.

Dari tahun 1999 hingga 2018, Prof Tianyu Zhang telah menerbitkan enam makalah tentang pasar modal Cina di jurnal Tier 1 dan mencatat total 2.493 kutipan. Zhang yang baru-baru ini dinobatkan sebagai penulis paling produktif kedua oleh Abacus.

Selain Prof Zhang, tim peneliti yang terlibat dalam penelitian ini adalah Prof. Zhuang Liu, Asisten Profesor Hukum dan Ekonomi di CUHK-Shenzhen, Prof. T.J. Wong, Joseph A. DeBell Profesor Administrasi Bisnis dan Profesor Akuntansi di University of Southern California Marshall School of Business, dan Prof. Yi Yang, Asisten Profesor Akuntansi di Universitas Keuangan dan Ekonomi Southwestern, Chengdu.

Sejak 2008 hingga 2016, Tim mengumpulkan sampel pengungkapan pengawasan perusahaan, yang melibatkan 5.370 kasus litigasi atau kasus sengketa hukum. Mereka kemudian melacak pengungkapan yudisial dari kasus-kasus ini di platform online pengadilan, baik melalui nomor seri kasus atau nama-nama pihak yang terlibat. Dan mereka menemukan bahwa hanya 37 persen dari kasus yang diungkapkan oleh pengadilan.

“Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan Mahkamah Agung (SPC) Cina, pemerintah China telah memblokir sebagian besar pengungkapan hukum,” terang Prof. Zhang.

Pengaruh politik di balik transparansi

Untuk mengetahui apakah hasil mereka didorong oleh pengaruh politik pemimpin lokal, tim kemudia memeriksa apakah keputusan pengadilan ditentukan oleh status politik dan ekonomi perusahaan.

“Kami percaya pemerintah daerah menunjukkan pilih kasih yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan yang menyumbangkan pendapatan pajak yang besar untuk provinsi, atau mereka adalah perusahaan besar, sehingga secara signifikan menyediakan lebih banyak lapangan kerja,” kata Prof. Zhang.

Para peneliti menemukan hasil yang konsisten dengan teori-teori politik ini. Bias yang menekan pengungkapan informasi tentang perusahaan milik negara lebih kuat di 10% teratas dari perusahaan yang terdaftar dalam hal kontribusi pajak total atau ukuran dalam wilayah tersebut.

Studi ini juga menemukan bahwa pemerinatah provinsi lebih mungkin untuk memblokir pengungkapan publik atas dokumen-dokumen pengadilan yang berkaitan dengan perusahaan milik negara di wilayah tersebut sebelum sekretaris partai dipromosikan pada tahun berikutnya.

“Ini karena mereka ingin menghindari informasi negatif yang dapat menimbulkan risiko bagi peluang politisi mereka untuk memajukan karir di pemerintahan,” jelasnya.

Ada biaya keuangan untuk semua perusahaan yang dikeluarkan dalam pengungkapan yudisial, termasuk penurunan “tidak wajar” dalam harga saham mereka, dan juga kesulitan dalam memperoleh ekuitas dan pembiayaan utang, keduanya sangat diatur oleh pemerintah daripada perusahaan yang tidak diungkapkan secara publik dalam hal pembiayaan obligasi.

Transparansi adalah pedang bermata dua

Hasil penelitian ini konsisten dengan pandangan bahwa pemerintah tidak lebih suka perusahaan yang muncul dalam dokumen pengadilan dan dengan demikian menerimanya secara negatif di pasar. 

“Hasil ini menunjukkan bagaimana transparansi pemerintah dalam rezim diktatorial bias oleh politik, dan apa yang bias ini bawa ke pasar,” kata Prof. Zhang.

Transparansi biasanya dikaitkan dengan demokrasi. Beberapa negara otoriter tampaknya sangat tertarik dengan transparansi pemerintah. Mengapa kepemimpinan yudisial Cina menciptakan aturan yang secara terbuka mengungkapkan putusan pengadilan?

Motif utama tampaknya adalah untuk menekan kesalahan pengadilan lokal melalui lensa pengawasan publik.

Transparansi dalam negara otoriter adalah pedang bermata dua: transparansi dapat membangun kepercayaan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan legitimasi rezim, meningkatkan pengawasan publik, dan mengacaukan kekuatan kediktatoran . 

Meneliti bagaimana pemerintah diktator memutuskan untuk mengeluarkan informasi untuk menjaga keseimbangan transparansi adalah penting untuk alasan politik, sosial dan ekonomi. 

“Ini sangat penting karena Cina memainkan peran yang semakin penting secara internasional dan ada kekhawatiran tentang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi China karena institusi formalnya yang terbelakang,” katanya.

Kurangnya Data tentang Transparansi di Cina

Transparansi Cina belum dipelajari secara luas di masa lalu karena kurangnya data yang memadai.

“Sulit untuk mengumpulkan informasi pengungkapan pemerintah untuk melakukan studi sampel karena pemeintah khawatir bahwa secara terbuka berbagi informasi sensitif dapat menyebabkan kekacauan pada kekuatan mereka.

Meskipun pihak berwenang bersedia untuk memerintahkan pengungkapan informasi, juga sulit untuk menemukan kriteria yang sesuai untuk mengukur kualitas informasi yang dikeluarkan. Biasanya, masyarakat tidak dapat mengetahui apakah informasi yang akan diungkapkan telah disembunyikan. 

Dalam rezim otoriter, publik sering menemukan bahwa pemerintah memblokir atau menunda pelaporan informasi sensitif. Salah satu contoh adalah gelombang bubuk susu selama Olimpiade Beijing 2008, yang mencakup melamin dalam formula bayi, tetapi ini merupakan pengecualian.

Namun, Mahkamah Agung Cina (SPC) telah menyatakan pada 1 Januari 2014 bahwa dokumen persidangan Pengadilan Rakyat Cina harus dipublikasikan di Internet. Pengecualian termasuk rahasia negara, privasi pribadi, kenakalan remaja, proses pengadilan, dan penilaian lain yang tidak pantas untuk diungkapkan di Internet.

Mahkamah Agung (SPC) mengatakan dalam sebuah buku putih pada tahun 2015 bahwa promosi transparansi ditujukan untuk “mempromosikan keadilan peradilan, mencegah korupsi dalam sistem peradilan dan meningkatkan kredibilitas peradilan.”

Langkah ini berarti bahwa para peneliti memiliki akses ke situs web “Keputusan Pengadilan Rakyat Tiongkok” yang terpusat yang didedikasikan untuk konsultasi publik, di mana semua pengadilan rakyat harus mengunggah dokumen persidangan.

Selain itu, para peneliti menggunakan pengungkapan informasi perusahaan sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang sekuritas Cina sebagai sampel komprehensif perusahaan yang terdaftar, dan menggunakannya sebagai sampel referensi untuk membandingkan secara langsung dengan pengungkapan pengadilan atas dokumen-dokumen pengadilan. 

“Ini berarti kami dapat mengidentifikasi kasus-kasus litigasi perusahaan yang telah ditekan oleh pengadilan – dan mengapa mereka membuat keputusan seperti itu,” kata Prof. Zhang.

Sikap pilih kasih pengadilan dalam pengungkapan

Cina adalah negara yang sangat tersentralisasi dengan pemerintahan birokrasi yang kuat. Bahkan, cabang yudikatif, administratif, dan legislatif tidak terpisah.

Penunjukan semua hakim provinsi harus disetujui, secara langsung atau tidak langsung, oleh Sekretaris partai, kecuali untuk pemilihan kepala setiap Pengadilan Provinsi.

Tujuan utama Mahkamah Agung (SPC), sebagai bagian dari pemerintah pusat, adalah untuk menerapkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat secara terpadu di seluruh negeri.

Namun, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat bertentangan dengan kepentingan lokal. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah dapat memperoleh insentif yang signifikan dengan melibatkan diri dalam penerapan undang-undang pemerintah pusat.

Prof. Zhang mengatakan, Rencana Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi melalui pengungkapan dokumen persidangan merupakan tantangan yang sulit bagi pengadilan lokal, terutama administrasi provinsi dan daerah yang lebih rendah. 

“Pengadilan-pengadilan ini dipandu dan diawasi oleh dua yurisdiksi, pengadilan yang lebih tinggi dan komite partai lokal. Tujuan Mahkamah Agung, anggota pemerintah pusat, tidak selalu konsisten dengan pemerintah daerah.

Selain itu, Pengadilan Rakyat Cina tidak memiliki wewenang untuk menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang yang dibuat oleh lembaga serupa atau yang berperingkat lebih tinggi. Akibatnya, lembaga pemerintah lainnya sering melakukan intervensi dalam keputusan pengadilan.

Implikasi Negatif Politik untuk Keterbukaan yang Lebih Besar

Pemerintah pusat kemungkinan akan mendukung pengungkapan dokumen-dokumen pengadilan yang berisi beberapa perincian hukum yang seharusnya dapat diungkapkan oleh undang-undang itu sendiri. Bahkan jika pengadilan memberikan deskripsi yang lebih rinci tentang putusan tersebut, putusan tentang litigasi yang terkait dengan perusahaan pada umumnya tidak akan dikaitkan dengan informasi yang sensitif secara politis yang akan mengancam kekuasaan pemerintah.

Namun, seiring dengan meningkatnya keterbukaan peradilan, administrasi dapat mendeteksi dampak politik negatif yang cukup besar. 

“Ketika pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam menentukan promosi politisi lokal, termasuk provinsi provinsi, konflik antara kehakiman dan administrasi semakin memburuk,” katanya. 

Pengungkapan dokumen pengadilan dapat meningkatkan minat publik atau pengawasan perusahaan yang terlibat dalam litigasi.

“Jika perusahaan-perusahaan ini disukai oleh pemerintah daerah, putusan itu tidak akan mengizinkan pemerintah daerah menekan pengadilan untuk meringankan tingkat hukuman, dan pemerintah tidak akan bisa memberi perusahaan lebih banyak manfaat,” tambahnya. 

Karena pemerintah provinsi juga dapat menekan hakim lokal untuk tidak mengungkapkan pendapat yudisial tentang perusahaan yang mereka sukai, masih belum jelas apakah pemerintah Cina akan mengungkapkan atau menekan kasus litigasi perusahaan yang terdaftar.

“Jika alasan politik untuk mengungkapkan informasi lebih besar daripada alasan untuk menyembunyikan informasi, akan ada pertanyaan empiris. Pertimbangan politik manakah yang akan berdampak besar pada keputusan pemerintah untuk mengungkapkan informasi?” 

Prof. Zhang mengatakan temuan itu dapat digambarkan sebagai “tipe khusus dari pilih kasih peradilan.”

“Tiongkok sering dianggap memiliki peradilan yang sangat berubah-ubah. Perusahaan-perusahaan dalam kasus-kasus di mana pengadilan memilih untuk tidak mengungkapkan pengungkapan yudisial memiliki keuntungan tertentu atas rekan-rekan mereka, meskipun keuntungan ini sulit dideteksi di bawah pemerintahan yang bias,” katanya.

Informasi lebih detail tentang CUHK Business School, kunjungi Situs web: http://www.bschool.cuhk.edu.hk, terhubung di Facebook: http://www.facebook.com/cuhkbschool dan LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/3923680