HONG KONG, CHINA – Media OutReach – Menurut Laporan Peta Risiko 2020 yang diterbitkan oleh Aon, Pandemi COVID-19 kemungkinan akan mengubah lanskap geopolitik. Langkah-langkah kesehatan masyarakat yang ketat dan penurunan tajam perdagangan global akan terus memberikan tekanan yang kuat pada ekonomi, dan pemerintah akan membentuk kembali norma-norma geopolitik yang telah lama ada.

Bermitra dengan Risk Advisory Group dan Continuum Economics, penelitian ini dalakukan oleh Aon untuk menjelajah risiko politik, terorisme, dan kekerasan politik secara global. Peta Risiko 2020 bertujuan untuk membantu perusahaan lebih memahami dan menavigasi eksposur yang berkembang yang diciptakan oleh risiko unik yang menantang ini.

Dalam lingkungan geopolitik dan ekonomi yang kompleks saat ini, Peta Risiko 2020 memungkinkan klien untuk mengidentifikasi dan melacak berbagai sumber dan tingkat risiko, membantu bisnis dalam merencanakan dan melindungi aset, kontrak, dan pinjaman yang dapat terpengaruh secara merugikan. Laporan tahun ini mencakup analisis khusus tentang dampak pandemi COVID-19 pada tema-tema ini dan risikonya.

Implikasi sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 kemungkinan besar akan sangat besar. Negara-negara yang sangat bergantung pada pariwisata atau ritel, atau dengan jumlah korban jiwa yang lebih tinggi akibat pandemi, akan menghadapi potensi kerusuhan sipil dan protes yang berfokus pada pemerintah, risiko yang sudah meningkat sebelum pandemi. Laporan Aon menemukan tiga dari lima negara maju menghadapi potensi pemogokan, kerusuhan, dan kerusuhan sipil pada tahun 2020, dan tampaknya pandemi COVID-19 akan memperburuk situasi ini.

Risiko yang Berkembang Pesat di Asia

Di Hong Kong, kerusuhan politik telah menyebabkan kerusakan fisik yang meluas pada properti dan bisnis. Sebagian besar perusahaan besar biasanya memiliki cakupan komprehensif yang mencakup perlindungan untuk penyerangan, kerusuhan, dan keributan sipil lainnya (SRCC). Namun banyak dari kebijakan tersebut memiliki bahasa khusus yang mengecualikan kerugian atau kerusakan akibat kerusuhan politik, yang biasa disebut sebagai klausul pengecualian terorisme. Dengan undang-undang keamanan Hong Kong yang baru yang berpotensi memperluas kegiatan yang dapat dianggap sebagai tindakan terorisme, ruang lingkup klausul pengecualian terorisme sekarang dapat diperluas secara signifikan. Oleh karena itu, SRCC berpotensi menjadi bahaya nomor satu yang dihadapi oleh bisnis di Hong Kong, menyebabkan lebih banyak risiko daripada ancaman yang lebih standar seperti kebakaran, banjir atau topan.

“Untuk mengatasi risiko yang berkembang pesat ini, kami melihat bisnis beralih ke pasar asuransi terorisme dan kekerasan politik untuk solusi yang disesuaikan. Kebijakan mandiri ini tidak hanya dapat mencakup elemen risiko kerusakan properti tetapi juga gangguan bisnis, dan tidak hanya kerugian finansial yang timbul dari kerugian atau kerusakan fisik langsung, tetapi juga sebagai akibat dari risiko yang tidak terduga, seperti penolakan akses atau hilangnya daya tarik. Dewan, CFO dan manajer risiko perlu bekerja sama dengan pialang dan asuransi untuk bergerak maju dengan keyakinan dan kepastian di pasar yang bergejolak ini,” kata Julian Taylor, kepala Manajemen Krisis, Asia, Aon, dalam keterangannya, Kamis (06/08/2020).

Steve Taylor, kepala Credit Solutions, Asia, Aon menambahkan, “Volatilitas politik meningkat, didorong oleh sejumlah tema, termasuk reaksi sosial ekonomi dan politik terhadap pandemi COVID-19. Kami berharap asuransi risiko politik memainkan peran yang semakin penting bagi investor, pemberi pinjaman, dan perusahaan, yang mendukung strategi dan pembiayaan serta mengurangi risiko mata uang, pengambilalihan, kekerasan politik, dan risiko non-pembayaran yang berdaulat,”.

Temuan-temuna penting dari laporan tersebut, diantaranya:
Kerusuhan Sipil, Terorisme dan Kekerasan Politik

  • Stagnasi dan frustrasi ekonomi atas berbagai tren politik, sosial dan lingkungan adalah pendorong utama keresahan yang meningkat di ekonomi tradisional yang stabil.
  • Environmentalisme menjadi penyebab kerusuhan sipil yang semakin menonjol.
  • Serangan ekstrim sayap kanan meningkat dan bisnis multinasional, terutama dalam sektor teknologi, perbankan dan media, menjadi sasarannya.

Risiko Politik

  • Pemerintah semakin menggunakan langkah-langkah yang mengatur transaksi pasar. Pemerintah pasar berkembang telah menanggapi meningkatnya populisme dengan membangun pembatasan perdagangan dan investasi.
  • Investor pasar berkembang menghadapi hambatan signifikan terkait dengan pengambilalihan pemerintah, yang merusak kepastian kontrak dan mengikis kepercayaan investor.
  • Intervensi politik di pasar negara berkembang sekarang mengambil bentuk yang semakin tidak langsung, seperti tekanan pajak, pembatasan ekspor, persyaratan peraturan yang lebih ketat, tinjauan kontrak dan peningkatan umum dalam keterlibatan pemerintah dalam sektor ekonomi tertentu.

Resiko Ekonomi

  • Kecepatan pemulihan pasar negara berkembang (EM) setelah pandemi COVID-19 kemungkinan akan bergantung pada kemampuan suatu negara untuk mengendalikan krisis kesehatan itu sendiri, kondisi ekonomi sebelum pandemi COVID-19, dan seberapa banyak stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang diberikan.
  • Kebijakan moneter dan fiskal yang signifikan diperlukan untuk membatasi dampak pandemi di negara berkembang, meskipun tidak akan sepenuhnya mengimbangi. Pelonggaran kebijakan yang agresif sepertinya tidak akan cukup untuk mencegah penurunan pertumbuhan global sebesar 1,3% pada tahun 2020.
  • tantangan Terhadap Perdagangan global, tenaga kerja, dan arus modal, karena nasionalisme ekonomi telah menjadi respons yang meluas terhadap COVID-19.

Informasi lebih lanjut tentang Peta Risiko Aon 2020 tersedia disini. Ikuti Aon di Twitter dan LinkedIn. Tetap pantau berita terkini di Aon Newsroom atau mendengar penasihat ahli mereka di The One Brief. Daftar untuk Notifikasi berita disini.