BANGKOK THAILAND – Media OutReach – Joint Foreign Chambers of Commerce (JFCCT) terus mengkampanyekan Zero Toleransi untuk memerangi korupsi di Thailand. Dalam program ini mereka bekerja sama dengan National Anti-Corruption Commission (NACC), Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT) dan Thai Collective Action Against Corruption (CAC).

Pada tahun 2017, JFCCT mengadakan seminar untuk Bertukar Informasi tentang Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi dengan NACC dan secara resmi bertemu setiap tahun untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran.

Kesimpulan dari seminar tersebut, JFCCT melaporkan bahwa dalam hampir semua kasus, praktik korupsi setidaknya selalu melibatkan dua pihak. Sektor swasta perlu terus melakukan bagian bersama untuk mengurangi korupsi.

Dengan komitmennya yang kuat, JFCCT terus mengajak para anggota sadar akan berbagai efek korupsi, dan menjauh dari pandangan bahwa beberapa korupsi tidak apa-apa selama ekonomi terus berjalan dengan baik, atau bahwa seseorang mungkin ‘kehilangan’ jika mereka tidak terlibat.

Mengajak anggota rerlibat dalam cara-cara yang bermanfaat dan tidak hanya token dalam organisasi anti-korupsi. Mengambil tanggung jawab untuk mencapai hasil. Memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah untuk mengurangi korupsi, dan mengembangkan Pedoman Perilaku anti-korupsi.

Namun, JFCCT bukanlah badan penegakan, namun bertujuan untuk memberikan dampak. Misalnya mensosialisasikan Rule of Law dan benar-benar memahami artinya adalah salah satu cara untuk mendukung penghormatan terhadap hukum yang berlaku di Thailand.

Selain itu, pada 9 Desember 2022, Ketua JFCCT, Vibeke Lyssand Leirvag bertemu dengan NACC, bersama Perdana Menteri Jenderal Prayut, Pol. Jenderal Watcharapol Prasarnrajkit Presiden NACC dan organisasi terkait lainnya pada kesempatan Zero Toleransi “Mengakhiri Korupsi: Kunci untuk Meningkatkan Investasi di Thailand”.

Leirvag dengan senang hati berbagi argumen dari JFCCT tentang efek negatif korupsi yang ditimbulkan terhadap Thailand dan daya saingnya untuk investasi yang ada dan yang baru, serta berbagi serangkaian rekomendasi konkrit bagi pemerintah dan swasta untuk bekerja sama meningkatkan kemudahan berusaha. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan perlindungan bagi pelapor dan saksi, pendidikan yang lebih baik, kekuatan investigasi yang lebih kuat, serta pengadilan yang lebih berdaya untuk menerapkan hukuman yang lebih keras.

“JFCCT mencoba untuk membagikan perangkat yang relevan dengan anggota kami dan membimbing mereka sebaik mungkin, sehingga mereka menerima informasi tersebut,” kata Leirvag.

Dalam sebuah wawancara eksklusif baru-baru ini, Ms Leirvåg menyampaikan sudut pandang dan sarannya tentang cara-cara antikorupsi.

Yang terpenting adalah menghilangkan pola pikir bahwa ‘sedikit korupsi sah-sah saja’ saran Leirvåg.

Saat ini, Thailand memiliki perjalanan yang panjang dan sulit dalam memberantas korupsi. Ini akan membutuhkan partisipasi semua pihak, pemerintah, akademisi, publik dan sektor swasta, kata Leirvåg.

Pemerintah Thailand saat ini telah berupaya memperbaiki masalah korupsi, tetapi situasinya perlu ditangani lebih lanjut, dan masih banyak yang harus dilakukan, kata Leirvåg dalam sebuah wawancara eksklusif.

Ms Leirvåg menambahkan bahwa Thailand dapat melakukan jauh lebih baik dan sudah waktunya bagi pemerintah dan lembaga politik untuk berbicara, tidak hanya berbicara. “Kita juga perlu menetapkan tujuan dan bekerja sebagai tim menuju zero tolerasni yang nyata dan efektif terhadap korupsi.”

Menurut Leirvåg, pola pikir umumlah yang perlu diubah; tanpa perubahan, tidak mungkin meningkatkan transparansi dan membersihkan negara dari korupsi. “Pola pikir itu perlu diubah. Harus ada toleransi nol terhadap korupsi jika kita serius untuk maju.”

Sementara survei publik telah diadakan, banyak yang menjawab bahwa memerangi korupsi tidak mungkin dan oleh karena itu beberapa zona abu-abu dapat diterima, juga bahwa sedikit korupsi tidak apa-apa selama roda bisnis terus berputar.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Thailand dalam Laporan 2022 meningkat sembilan peringkat menjadi 101 dari 180 negara dan skor keseluruhan juga meningkat dari 35 menjadi 36 dari 100. CPI telah merosot dari 99 pada 2019 menjadi 110 pada 2021.