Demokrasi saat ini berada dalam posisi defensif. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Transformasi 2026 (BTI) dari Bertelsmann Stiftung. Dua puluh tahun lalu, ketika survei BTI pertama kali dilakukan, negara-negara demokrasi masih mendominasi. Kini, 56 persen dari 137 negara yang disurvei oleh BTI diperintah secara otokratis. Namun demikian, kondisi ini jarang menghasilkan tata kelola yang lebih baik. Negara otokratis lebih rentan terhadap korupsi, kurang mampu merancang masa depan, dan cenderung tidak berorientasi pada konsensus. Meski begitu, contoh seperti Polandia dan Brasil menunjukkan bahwa perlawanan sosial dan persaingan politik dapat membuka jalan kembali menuju demokrasi.
GÜTERSLOH, JERMAN – Newsaktuell – Sebanyak 77 dari 137 negara yang disurvei oleh BTI kini diperintah secara otokratis dan semakin meningkatkan tindakan represif terhadap oposisi, media, dan masyarakat sipil. Dari jumlah tersebut, 52 negara merupakan otokrasi garis keras di mana hak-hak dasar sepenuhnya diabaikan—jumlah tertinggi sejak survei dimulai pada 2006. Namun, kecenderungan otokratis juga semakin berkembang di banyak negara demokrasi. “Banyak pemerintah terpilih telah melemahkan institusi inti demokrasi demi mempertahankan kekuasaan, dan hal ini membuka jalan menuju otokrasi,” ujar pakar demokrasi Sabine Donner.
Di 54 persen negara, pemilu tidak lagi memenuhi standar minimum. Di beberapa negara, seperti Gabon atau Niger, pemilu bahkan ditangguhkan setelah kudeta militer, sementara di Belarus, Rusia, dan Rwanda, pemilu dikendalikan secara ketat sebagai ritual legitimasi. Namun, banyak pemilu yang bebas dan adil juga menghasilkan pergantian pemerintahan secara damai. Di Madagaskar, Tanzania, dan Venezuela, protes besar akibat kecurangan pemilu memang ditekan dengan kekerasan, tetapi justru memperkuat mobilisasi politik yang berlanjut setelah hari pemungutan suara.
Contoh seperti El Salvador, Serbia, dan Turki menunjukkan bahwa janji efisiensi dari rezim otoriter yang sering digembar-gemborkan jarang terpenuhi. Korupsi tidak ditangani secara memadai di lebih dari 100 negara, dua pertiganya merupakan negara otokratis. “Dalam sistem otokrasi, loyalitas harus diberi imbalan dan posisi harus diamankan,” kata pakar BTI Hauke Hartmann. “Efisiensi yang diklaim oleh rezim otoriter pada dasarnya hanyalah mitos.”
Meski demikian, berbagai persoalan yang terus berlanjut membuat protes dari warga yang tidak puas tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Di Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka, aksi protes mendorong terbukanya ruang demokrasi, sementara perubahan menuju demokrasi berhasil terjadi di Brasil dan Polandia. “BTI menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi institusi demokrasi—namun pada saat yang sama, kita juga melihat perlawanan yang sangat hidup terhadap kemundurannya di banyak tempat,” ujar Daniela Schwarzer, anggota Dewan Eksekutif Bertelsmann Stiftung. “Kemampuan untuk memobilisasi ini, yang terutama berasal dari masyarakat sipil yang aktif, merupakan potensi kunci bagi pembaruan demokrasi.”
Informasi Tambahan
Sejak tahun 2006, Indeks Transformasi dari Bertelsmann Stiftung menganalisis kualitas demokrasi, ekonomi pasar, dan tata kelola di 137 negara setiap dua tahun. Saat ini, 23 negara OECD seperti Jerman dan Amerika Serikat tidak termasuk dalam studi tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam periode 1 Februari 2023 hingga 31 Januari 2025.
Tentang Bertelsmann Stiftung
Bertelsmann Stiftung berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam masyarakat—secara politik, ekonomi, dan budaya. Kami menempatkan manusia sebagai pusat dari segala yang kami lakukan. Karena manusialah yang mampu menggerakkan dunia, mengubahnya, dan menjadikannya tempat yang lebih baik. Untuk itu, kami mengembangkan pengetahuan, membekali keterampilan, serta merancang berbagai solusi. Bertelsmann Stiftung merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1977 oleh Reinhard Mohn.
Recent Comments