KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach Newswire – Sebagai Ketua ASEAN tahun 2025, Malaysia menempatkan keberlanjutan dan aksi iklim sebagai fokus utama agenda regional kami, seiring Malaysia terus berupaya menjadi penggerak perubahan.

“Melalui Kuala Lumpur Sustainability Summit (KLSS), Malaysia memperkuat diskursus iklim ASEAN, menyatukan kawasan kita pada tiga prioritas utama: adaptasi, mitigasi, dan ketahanan. Melalui International Greentech & Eco Products Exhibition and Conference Malaysia (IGEM), kami bergerak dari kebijakan menuju peluang, mengubah diskusi menjadi kemitraan, dan kemitraan menjadi proyek-proyek nyata. IGEM menampilkan teknologi yang akan membentuk generasi industri berikutnya. Mulai dari energi bersih dan mobilitas berkelanjutan hingga pengurangan limbah, manajemen karbon, dan solusi berbasis alam,”

Demikian disampaikan oleh Menteri Perladangan dan Komoditi yang juga Pelaksana Tugas Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Johari Abdul Ghani saat meresmikan IGEM2025 sekaligus menutup Kuala Lumpur Sustainability Summit (KLSS) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), hari ini.

Hadir pula Sekretaris Utama Pemerintah, Tan Sri Dato’ Sri Shamsul Azri Abu Bakar; Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Alam, Dato’ Sri Huang Tiong Sii; Wakil Menteri Ekonomi, Dato’ Hajjah Hanifah Hajar Taib; Sekretaris Jenderal NRES, Datuk Dr. Ching Thoo a/l Kim; Deputi Sekretaris Jenderal (Kelestarian Lingkungan), Datuk Nor Yahati Awang; dan Ketua MGTC, Shareen Shariza Dato’ Abdul Ghani.

“Di saat yang sama, saya harus menegaskan bahwa IGEM adalah platform inklusif, bukan hanya untuk korporasi besar saja. IGEM juga menjadi landasan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tulang punggung ekonomi kita dan denyut transformasi hijau Malaysia,” tambahnya.

Seiring itu, Pemerintah tengah menyelesaikan Kebijakan Pasar Karbon Nasional, yang menetapkan pendekatan Malaysia terhadap perdagangan karbon dan mengarahkan penggunaan harga karbon untuk mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan rendah karbon. Kebijakan ini juga akan mendukung proyek kredit karbon di bidang kehutanan, energi terbarukan, dan solusi berbasis alam, menciptakan peluang pendapatan baru bagi pemerintah negara bagian, komunitas lokal, dan investor swasta.

Bersamaan dengan itu, RUU Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon (CCUS) yang disahkan awal tahun ini menempatkan Malaysia sebagai pusat regional untuk manajemen karbon, sebuah sektor yang dapat membuka potensi nilai ekonomi hingga USD 250 miliar dalam tiga dekade mendatang.

Sementara itu, Malaysia telah menyelesaikan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional Ketiga (NDC 3.0) di bawah Perjanjian Paris. Target yang ambisius namun praktis ini menegaskan komitmen kuat Malaysia untuk mempercepat transisi rendah karbon. NDC 3.0 dikembangkan melalui konsultasi dengan pemerintah negara bagian, industri, dan kelompok masyarakat sipil. Setelah disetujui oleh Kabinet, Malaysia akan menyerahkan NDC 3.0 ke Sekretariat UNFCCC.

Bersama-sama, inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa transisi hijau Malaysia terstruktur, strategis, dan berkelanjutan. Ini adalah misi nasional jangka panjang yang dibangun di atas kebijakan kuat, hukum jelas, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan.