SINGAPURA – Media OutReach – Aon plc, penyedia jasa profesional terdepan di dunia, baru-baru ini merilis Hasil Survei Tata Kelola Perusahaan dan ESG Asia Pasifik 2023. Hasil survei itu mengungkapkan,bahwa perusahaan yang disurvei menunjukkan lingkungan, sosial, dan tata kelola (isu-isu ESG) sangat penting bagi perusahaan mereka, namun sebagian besar tertinggal dalam mengintegrasikan langkah-langkah ESG, baik melalui penyelarasan dengan tujuan dan indikator kinerja utama (KPI) atau mengalokasikan fungsi khusus untuk memantau masalah ESG.

Meskipun 58% perusahaan yang disurvei menyatakan bahwa ESG sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang mereka, namun hanya 29%yang memasukkan tujuan terkait ESG dan KPI untuk C-suite mereka, dengan sebagian besar perusahaan di Asia Pasifik masih dalam tahap awal penggunaan metrik ESG dan mengembangkan profil ESG mereka.

Sementara hanya 34% perusahaan melaporkan memiliki fungsi ESG khusus, strategi bisnis, alih-alih persyaratan kepatuhan, adalah pendorong utama tindakan ESG di Asia Pasifik, karena lingkungan peraturan masih berkembang di sebagian besar negara yang disurvei.

Menghubungkan ESG dengan insentif keuangan diperlukan

Mempercepat dan memperluas upaya ESG membutuhkan dewan dan manajemen di kawasan ini untuk lebih memahami hubungan antara ESG dan strategi bisnis dan menggunakan metrik dan ukuran kinerja seiring dengan peningkatan kematangan ESG mereka.

Penulis laporan Boon Chong Na, mitra penasehat dan tata kelola perusahaan dan pemimpin ESG, Solusi Sumber Daya Manusia untuk Asia Pasifik di Aon, menjelaskan, memasukkan kriteria kinerja ESG ke dalam rencana kompensasi eksekutif berarti metrik ESG lebih cenderung selaras dengan keseluruhan strategi dan rencana kompensasi perusahaan.

“Menjadi jelas bahwa kegagalan untuk mengatasi dan mengintegrasikan metrik ESG di masa depan akan membuat perusahaan terpapar risiko reputasi, dampak finansial, dan konsekuensi peraturan saat mereka menavigasi bentuk volatilitas baru. Namun, sambil meningkatkan metrik ESG, perusahaan perlu mengelola aspek keuangan dan non-keuangan, karena pemegang saham mengharapkan mereka melakukannya dengan baik sambil juga melakukan hal yang benar,” urainya.

Dibandingkan dengan perusahaan swasta, perusahaan terbuka memiliki kemungkinan dua kali lipat (48%) untuk memiliki metrik ESG yang jelas dan menghubungkannya dengan kinerja C-suite.

Partner dan Head of People Solutions untuk Australia di Aon, Simon Kennedy, mengatakan meskipun sulit untuk melakukan transisi untuk menghubungkan metrik tergantung di mana perusahaan terdaftar atau swasta sedang dalam proses perjalanan ESG mereka dan dengan beberapa pasar lebih maju dari yang lain di kawasan ini, tidak lagi cukup berkomitmen pada target yang tidak terkait dengan insentif atau disinsentif keuangan.

“Langkah pertama adalah menyelaraskan target ESG dengan strategi dan tujuan bisnis. Perusahaan dapat mempertahankan langkah-langkah yang ada, sesederhana apa pun, dan tingkatkan mereka saat mereka bergerak maju. Idealnya, target ESG harus terukur seperti target keuangan, sebaiknya menggunakan angka yang diaudit berdasarkan standar yang ditetapkan,” kata Kennedy.

Pendidikan dewan juga merupakan kunci untuk mengintegrasikan ESG

Sementara 61% responden melaporkan bahwa mereka melibatkan seluruh dewan mereka dalam pengambilan keputusan terkait ESG, 41% tidak memiliki proses formal atau program pelatihan untuk mendidik anggota dewan tentang topik ESG kontemporer.

“Di antara peserta survei, sebagian besar perusahaan saat ini hanya melakukan satu atau dua sesi pendidikan tentang ESG per tahun untuk dewan mereka. Sementara para direktur diharapkan untuk terlibat secara mendalam dalam mengembangkan dan mengawasi strategi ESG, pelatihan diperlukan untuk memastikan anggota dewan mendapat informasi yang memadai dan mampu membuat penilaian yang baik tentang risiko dan peluang ESG di bawah pemerintahan mereka,” urai Kennedy.

Green talent menjadi prioritas

Faktor kunci lain yang muncul dalam laporan tersebut adalah masalah talenta ramah lingkungan, karena hampir sepertiga dari perusahaan yang disurvei berencana untuk memperkenalkan atau memperluas peran ESG, dengan 76% posisi dipekerjakan di tingkat profesional menengah.

“Perusahaan perlu memulai inisiatif desain ulang pekerjaan dan peningkatan keterampilan serta berinvestasi pada talenta mereka untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat ini, baik melalui program universitas eksternal, kredensial mikro, sertifikasi keberlanjutan atau pelatihan karyawan yang dikelola secara internal. Strategi bakat yang komprehensif sangat penting untuk menjaga bisnis tetap kompetitif, dan program pelatihan ulang tenaga kerja yang kuat dapat membantu membangun tenaga kerja yang lebih tangguh, meningkatkan potensi karyawan yang ada bahkan jika kumpulan bakat eksternal menyusut,” kata Na.

Temuan utama dari laporan tersebut antara lain:

  • 25% perusahaan swasta dan 50% perusahaan terbuka memiliki tim ESG khusus.
  • 30% inisiatif baru pada tahun 2023 melibatkan pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan tenaga kerja di ESG.
  • 61% dewan secara aktif memantau keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DE&I).

“Di Asia Pasifik, perusahaan-perusahaan di kawasan ini sedang mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja mereka di ESG, baik untuk menjadi lebih menarik bagi investor atau sebagai upaya aspiratif yang tidak terkait dengan persyaratan peraturan. Ini bukan pasar yang homogen, meskipun negara-negara seperti Australia dan Singapura berada di depan kurva dalam hal kematangan ESG. Untuk mencapai peningkatan ESG, perusahaan perlu belajar dari praktik terbaik di seluruh wilayah dan memperluas pemikiran dan perilaku ESG mereka di luar ruang dewan sehingga mereka membuat keputusan yang lebih baik yang menyebar ke seluruh organisasi,” urainya.

“Mengintegrasikan insentif keuangan dan fokus yang lebih besar pada pendidikan, bersama dengan teknologi dan analitik yang memungkinkan, diperkuat dengan penyatuan standar ESG, akan memastikan perusahaan tidak tertinggal karena peningkatan kinerja ESG semakin meningkat di kawasan in,” tutup Na.