BANGKOK, THAILAND – Media OutReach Newswire – 16 November 2026 –  Sebuah laporan baru mengenai Ekonomi Pink (Pink Economy) yang disusun oleh Senat Thailand menegaskan bahwa kesetaraan hak harus menjadi prioritas utama agar para pekerja, kreator, dan pelaku usaha kecil dari komunitas LGBTQIA+ dapat memperoleh kesempatan dan manfaat ekonomi secara adil dari perekonomian yang turut mereka bangun. Hal ini disampaikan seiring dengan upaya Bangkok untuk menjadi tuan rumah WorldPride 2030.

Laporan tersebut disusun oleh Kelompok Kerja untuk Memajukan Strategi Ekonomi Pink dan Mempersiapkan WorldPride 2030 (Working Group on Advancing the Pink Economy Strategy and Preparing for WorldPride 2030), yang berada di bawah Komite Tetap Urusan Luar Negeri Senat Thailand. Laporan ini mengkaji 15 sektor industri, mulai dari serial televisi dan novel hingga layanan afirmasi gender serta jasa kecantikan, sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa ekosistem ini harus dikembangkan tanpa mereduksi hak asasi manusia sekadar menjadi alasan atau instrumen untuk mencapai kepentingan ekonomi.

“Kesetaraan baru dapat dikatakan terwujud sepenuhnya ketika setiap orang dapat merasakannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja, klinik, maupun dalam pelayanan publik. Ketika setiap orang diakui dan dilindungi, perekonomian akan tumbuh lebih adil dan peluangnya dapat menjangkau jauh lebih banyak orang,” ujar Senator Pornchai Witayalerdpan, Ketua Kelompok Kerja tersebut.

Laporan ini menempatkan kesetaraan sebagai persoalan ekonomi nasional, bukan sekadar isu khusus yang hanya menyangkut kelompok tertentu. Dengan mengacu pada penelitian Bank Dunia dan berbagai kajian akademis, laporan tersebut menemukan bahwa diskriminasi dan stigma menimbulkan kerugian besar bagi Thailand, baik dalam bentuk hilangnya produktivitas, meningkatnya tekanan terhadap kesehatan mental, maupun ketidakpastian pekerjaan. Kondisi ini terjadi ketika Thailand justru sedang berupaya menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pokok utama argumentasi laporan ini adalah terbentuknya sebuah siklus yang saling berkaitan. Pemenuhan hak dan jaminan keamanan akan membangun kepercayaan. Kepercayaan tersebut kemudian menarik minat masyarakat dan investasi, yang selanjutnya menghasilkan lapangan kerja, pendapatan, penerimaan pajak, serta kekayaan intelektual. Nilai ekonomi yang tercipta harus diinvestasikan kembali untuk meningkatkan standar, kesejahteraan, dan kesetaraan yang lebih mendalam sehingga kemakmuran dapat dinikmati bersama.

Laporan tersebut merekomendasikan agar agenda ini diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional Thailand berikutnya, dengan Bangkok, Pattaya, Phuket, dan Chiang Mai ditetapkan sebagai kota percontohan.

Dari Prinsip Menuju Implementasi Nyata

Laporan tersebut menyebut pemberlakuan kesetaraan perkawinan sejak Januari 2025 sebagai sebuah tonggak pencapaian penting, bukan sebagai tujuan akhir. Laporan ini mendorong pengakuan hukum atas identitas gender, penerapan aturan kewarganegaraan yang netral gender bagi pasangan Thailand dan warga negara asing, serta pemenuhan hak-hak perkawinan yang benar-benar dapat diterapkan dalam praktik, termasuk dalam urusan pinjaman, kepemilikan properti, dan akses terhadap berbagai layanan.

Laporan tersebut juga memperingatkan agar tidak terbentuk sistem pelayanan kesehatan dua tingkat yang membedakan kualitas layanan berdasarkan kelompok masyarakat. Laporan ini menegaskan bahwa layanan afirmasi gender harus dapat diakses oleh masyarakat Thailand sendiri, bukan hanya oleh pengunjung atau wisatawan internasional.

Sementara itu, para pekerja LGBTQIA+ yang berprofesi sebagai penampil, penata rias, penata rambut, penulis, dan kru produksi film masih banyak yang bekerja tanpa kontrak kerja standar maupun jaminan kesejahteraan. Laporan tersebut menyerukan pemberian upah yang adil dan jaminan sosial bagi para seniman drag, pengakuan kepemilikan atas karya dan cerita mereka, serta pemberian royalti berkelanjutan kepada para kreator konten Boys’ Love (BL) dan Girls’ Love (GL). Selain itu, laporan ini mendorong penyediaan jalur sukarela bagi pekerja lepas di bidang tata rambut dan tata rias untuk masuk ke dalam sektor ekonomi formal. Dengan demikian, penyelenggaraan WorldPride 2030 diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha kecil dan wirausahawan di tingkat akar rumput.

Untuk mengatasi praktik rainbow washing, yaitu upaya perusahaan menampilkan citra seolah-olah mendukung komunitas LGBTQIA+ tanpa disertai komitmen dan tindakan nyata, laporan ini mengusulkan penerapan sertifikasi sukarela bagi perusahaan yang menyatakan diri ramah terhadap komunitas LGBTQIA+. Pelaksanaan sertifikasi tersebut harus diawasi oleh konsumen, masyarakat sipil, dan kalangan akademisi. Selain itu, laporan ini juga mendorong pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pelaku usaha lokal serta penyediaan ruang khusus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam berbagai proyek berskala besar.

Membangun Fondasi Reformasi yang Berkelanjutan

Laporan tersebut menempatkan WorldPride 2030 sebagai tenggat waktu strategis untuk melaksanakan reformasi, dengan mengusulkan enam warisan jangka panjang yang harus diwujudkan. Warisan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan hak-hak hukum dan pembangunan infrastruktur perkotaan hingga penerapan kontrak kerja yang adil.

Keberhasilan berbagai upaya tersebut harus diukur berdasarkan apakah Thailand mampu menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik, kota-kota yang lebih aman, serta perlindungan yang lebih kuat bagi para pekerja. Dengan demikian, keberhasilan tidak boleh hanya dinilai berdasarkan jumlah pengunjung atau tingkat partisipasi dalam satu acara tertentu.

Agenda domestik ini juga melengkapi komitmen regional yang tercantum dalam proposal pencalonan Bangkok Pride, termasuk inisiatif yang diusulkan dengan nama Bangkok Action 2030. Inisiatif ini bertujuan memperluas agenda tersebut ke seluruh kawasan regional melalui komitmen jangka panjang mengenai pengakuan hukum dan kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan, yang manfaatnya diharapkan terus berlanjut jauh setelah acara WorldPride selesai diselenggarakan.

“Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak dan aman tanpa harus menyembunyikan jati diri mereka. Hak-hak ini harus dijamin dan dilindungi demi generasi-generasi mendatang. Selama hal tersebut belum terwujud bagi semua orang, perjuangan kita belum selesai,” ujar Ann Chumaporn, Ketua Tim Inti WorldPride 2030 untuk Bangkok sebagai Kota Kandidat (Core Team Lead of WorldPride 2030, Bangkok Candidate City).


https://www.businesseventsthailand.com/
https://www.facebook.com/miceinthailand

Convention and Exhibition Bureau (TCEB)

Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) merupakan lembaga resmi pemerintah Thailand yang bertanggung jawab mempromosikan Thailand sebagai salah satu destinasi terkemuka untuk penyelenggaraan pertemuan bisnis (meetings), perjalanan insentif (incentives), konferensi (conventions), pameran (exhibitions), acara berskala besar (mega events), serta festival internasional.

Melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional, TCEB mendukung penyelenggaraan berbagai acara yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor-sektor industri utama, mengembangkan inovasi, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di seluruh wilayah Thailand.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web resmi: www.businesseventsthailand.com.